Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa

Jojon Desduan Lumban Gaol, Joko Setiyono

Abstract


Kejaksaan sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan, namun peraturan dalam perlindungan terhadap jaksa terdapat permasalahan. Pertama, tentang model perlindungan terhadap jaksa   dalam peraturan lama dan Kedua, tentang model perlindungan Jaksa dalam penanganan perkara kategori besar dalam peraturan Kejaksaan terbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Terdapat keharusan penataan aturan dalam perlindungan Jaksa. Sehingga, Jaksa merdeka dari tekanan. Dan perlu penataan peraturan yang memberikan perlindungan atas jiwa, keluarga dan harta benda. Undang-undang Kejaksaan Republik yang baru dapat memberikan model perlindungan Jaksa dalam penanganan perkara kategori besar, namun dengan perbaikan penataan. Model Perlindungan terhadap jaksa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kejaksaan yang lama, belum menata dengan baik perlindungan terhadap jaksa, karena terpengaruh pihak tertentu, bahkan politik nasional. Perlindungan Jaksa dalam penanganan perkara kategori besar dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru, sebagaimana dalam beberapa pasal, namun dengan perbaikan penataan.

Keywords


Urgensi, Perlindungan Hukum, Jaksa

Full Text:

PDF

References


Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.

Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13.1 (2019): 33-48.

Br Tarigan, Frimy Mustika Lely. Konsep Luka Berat oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Untuk Memberikan Perlindungan terhadap Korban. Diss. Universitas Brawijaya, 2019.

Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group. 2017.

Djoko Prakoso. Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.

Fatoni, Syamsul. "Penghapusan Kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Konstitusi 17.1 (2020): 224-242.

Fitriyani, Nur, dan Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Penuntutan." Journal of Lex Generalis (JLG) 3.12 (2022).

Gede Agung, I Bagus Putra. Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020.

Jayadi, Ahkam. "Perlindungan Hukum terhadap Saksi." El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2.1 Juni (2020): 130-141.

Jiwandono, Satria Bagus Budi, dan Markus Suryo Utomo. "Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak sebagai Tuntutan Jaksa untuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban." Magistra Law Review 4.01 (2023): 19-31.

Johar, Olivia Anggie, dan Miftahul Haq. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis." Jurnal Gagasan Hukum 3.02 (2021): 112-122.

Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Organisasi Administrasi Penegakan Hukum, 2010.

Mulyono, Galih Puji. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen pada Kasus Keamanan Pangan Oleh Jaksa. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 No. 1 Juni 2017.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Philipus, M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia. 2008.

Ramlah, Ramlah, A. Muin Fahmal, dan Muhammad Syarief Nuh. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum." Journal of Lex Philosophy (JLP) 2.1 (2021): 48-63.

RM Suharto. Penuntutan dalam Praktek Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Suhardjono, Suhardjono. Tuntutan Jaksa Terhadap Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Anak Korban (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang). Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Suteki. Metodologi Penelitian. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I, II, III, dan IV, Penjelasan tentang sistem pemerintahan Negara, PT. Pabean Jakarta, 2004.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

United Nations Office on Drugs and Crime, “A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide”, New York, 2014.

Widoyoko, Danang. Reproduksi Korupsi: Studi Kasus Korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan. MMH, Jilid 42 No. 1 Januari 2013.

Yundra, Meldiana Santuni. "Perlindungan Hukum oleh Penuntut Umum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Soumatera Law Review 5.1 (2022): 85-99.




DOI: http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i2.1958

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan

Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan

index by:

              

Publish by:

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Amuntai

Contact us:

Address: Jl. Rakha Pakapuran, Amuntai Utara
Kabupaten : Hulu Sungai Utara
Kode Pos : 71471
Provinsi : Kalimantan Selatan
Telephone : 085251613000
Email: hafizhihusinsungkar@gmail.com

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.