Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A.Muhammad Siddik,2019, Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Sukabumi, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 10(1)
Affandi,M.,&Warijo.(2014). Implementasi Peraturan Daerah Kabuten Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik.
Badan Pusat Statistik, Kemiskinan dan Ketimpangan, www.bps.go.id, diakses 17 Desember 2021
BANGGA Papua, https://info.bangga.Papua.go.id/, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021
Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera, https://Papua.go.id/
Perspektif Gender Dan Inklusi Sosial Dalam BANGGA Papua.’
Program BANGGA Papua Fokus Daerah IPM Sangat Rendah’, 2018 <https://www.papua.go.id/index.php/view-detail-berita-6213/program-bangga-papua-fokus-daerah-ipm-sangat-rendah.html>. diakses pada tanggal 26 Agustus 2021
Syakhfiani, Anang et all, 2020, Implementasi Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Mengukur IPM di Kabupaten Tabalong, Jurnal Papatung, 3(1).
Syatyawati, 2013, Hubungan antara Status Gizi dengan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar di Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kebumen, eprints.ums.ac.id
Zahtamal, Z., Restuastuti, T., & Chandra, F. (2011). Analisis Faktor Determinan Permasalahan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal), 6(1), 9-16.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.
DOI: http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i2.2006
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
index by:
Publish by:
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Amuntai
Contact us:
Address: Jl. Rakha Pakapuran, Amuntai Utara
Kabupaten : Hulu Sungai Utara
Kode Pos : 71471
Provinsi : Kalimantan Selatan
Telephone : 085251613000
Email: hafizhihusinsungkar@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.