Upaya Akuntabilitas Diskresi Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Salim, Amarullah. "Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata Beserta Masalah Ganti Rugi." Bahan Kuliah Pekan Orientasi dan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 1994.
Wantah, Kezia Princesa, Lintje Kalangi, Steven Tangkuman. "Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara." Jurnal Riset Akuntansi 15, no. 3 (2020).
Maryam, Sitti. "Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo." JEMA Apdertisi 1, no. 2 (2020).
Batubara, Zakaria, Ria Risna. "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis." Jurnal Akuntansi Syariah 4, no. 1 (2020).
Faisal, Kamal Huda Nasution. "Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia." Jurnal Akuntansi 4, no. 2 (April 2016).
Pandey, Stela Octaviani, Florence D. J. Lengkong, Joorie M. Ruru. "Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado." Jurnal Universitas Sam Ratulangi (2019).
Utami, Kurnia, Efrizal Syofyan. "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik." Jurnal WRA 1, no. 1 (April 2013).
Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia." Surabaya: Peradaban, 2007.
Mayasari, Rosalina Pebrica. "Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating." Jenius 2, no. 1 (2012).
Prasetyaningsih, Rahayu. "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." Jurnal Konstitusi 8, no. 5 (Oktober 2011).
Yustianto, Reza. "Diskresi Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020." Jurnal Restorasi Hukum 5, no. 1 (2022).
Wicaksono, K. W. "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) 19, no. 1 (2015).
Mohammad Yuhdi. "Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." Jurnal ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 15, No.1.
Ackerman, John M. "Social Accountability in the Public Sector: A Conceptual Discussion." Social Development Paper, Participation and Civic Engagement, Paper No. 82 (March 2005).
Vibert, Frank. "The Rise of the Unelected: Democracy and the New Separation of Powers." Ebook. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2007.
Griffith, Garreth. "Judicial Accountability." Background Paper No. 1/98, published by the NSW Parliamentary Library.
Ampow, Glory Miliani, dkk. "Penerapan Diskresi oleh Presiden Atas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020." Jurnal Lex Administratum IX, no. 3 (April 2021).
Gibson, R.B. "The Value of Participation" dalam P.S. Elder. "Environmental Management and Public Participation." Toronto: Canadian Environmental Law Association, 1980.
Denhardt, R. B., dan J. V. Denhardt. "The New Public Service: Serving Not Steering." New York: M.E. Sharpe Inc., 2003.
Mahsun. "Pengukuran Kinerja Sektor Publik." Yogyakarta: BPFE, 2013.
Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Akuntabilitas dan Good Governance." Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i6.2858
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Zulfi Ariefandi, Hari Prasetiyo, Teuku Syahrul Ansari
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
index by:
Publish by:
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Amuntai
Contact us:
Address: Jl. Rakha Pakapuran, Amuntai Utara
Kabupaten : Hulu Sungai Utara
Kode Pos : 71471
Provinsi : Kalimantan Selatan
Telephone : 085251613000
Email: hafizhihusinsungkar@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.