Analisis Yuridis Sengketa Pajak Fiskus dengan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat (Studi Kasus Perkara Sengketa Pajak Nomor 15-083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014)

Abstract

Dalam menjalankan fungsinya pemerintah membutuhkan dana. Salah satu sumber dana berupa pungutan pajak dari rakyatnya. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpajakan berakibat kesadaaran masyarakat membayar pajak bisa semakin meningkat. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak berdampak pada peningkatan penerimaan pajak bagi negara. Perbedaan pemahaman terhadap perundang-undangan berbeda antara wajib pajak dan fiskus, berpotensi menimbulkan sengketa pajak. Penelitian normatif yang digunakan penulis dalam membahas kasus di tesis ini. Sengketa pajak terjadi karena adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak atas beda pendapat antara wajib pajak dan fiskus tentang retur barang yang dianggap fiskus belum dicatat di stok akhir pembukuan sedang menurut wajib pajak telah dicatat di pembukukan dan telah dijual kembali. Pembuktian kasus dengan sudah diserahkan semua dokumen yang dibutuhkan sebagai data pendukung kasus sengketa pajak ini. Pemeriksa belum merasa puas atas data-data yang telah diserahkan, dan wajib pajak mengajukan banding atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiscus.