Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara Jaminan produk halal dan pelaku UMK dalam menerapkan sertifikasi halal Self Declare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal Self Declare telah mulai diterapkan sejak tahun 2022, sebanyak 1 juta kouta sertifikasi halal Self Declare diberikan kepada pelaku UMK dengan kriteria produk yang telah ditetapkan berdasarkan kepkaban nomor 33 tahun 2023 tentang juknis kriteria pengajuan sertifikasi Self Declare. Seiring penerapannya, masih terdapat kendala dan kesulitan dalam penerapannya, baik yang berasal dari penyelenggara yaitu BPJPH, begitu juga dengan LP3H, pendamping PPH, dan juga pelaku UMK. Diantara faktor internal yang dihadapi adalah berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMK, prosedur pengajuan yang sudah serba digitalisasi, dan juga permasalahan yang dihadapi setelah sertifikat halal terbit. Sehingga dari dari Maqasid Syariah diperlukan adanya penguatan regulasi dan pengawasan pada sertifikasi halal Self Declare sehingga Maqasid Syariah al-khamsah dari segi menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta dapat terpenuhi sesuai dengan prinsiap Syariah Islam.